Hendropriyono (Foto: Okezone) JAKARTA - Sekretaris Jenderal Centre for Democracy and Sosial Justive Studies (CeDSoS) Umar Abduh, menilai manuver Hendropriyono dan menantunya Brigjend Andika Perkasa, dapat mengancam kedaulatan Indonesia.
Umar menjelaskan, sejak menjabat Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono sudah menggunakan menantunya yang masih berstatus sebagai perwira pasukan elite Sandhi Yudha Kopassus untuk memenuhi tujuan dan kepentingan operasi politik asing.
Hal tersebut diungkapkannya dalam sebuah buku berjudul Konspirasi Intelijen & Gerakan Islam Radikal (KIGIR). Buku tersebut juga menyuguhkan tentang dugaan adanya sandiwara dan berbagai manipulasi alur cerita, manipulasi aktor, viguran dalam drama kekerasan dan terorisme di Indonesia dengan target pemberangusan Jamaah Islamiyah.
"Saat itu Resolusi DK PBB (Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa) Nomor 1373 tentang pemberantasan terorisme global yang ditandatangani Presiden Megawati pada 24 Oktober 2001," jelas Umar dalam sebuah diskusi di Dapur Selera, Jakarta, Selasa (10/6/2014).
Dalam operasi tersebut, Jamaah Islamiyah yang dikomandoi Omar Farouq, Yassin Syawwal, Seyam Reda, dan Tengku Fauzi Hasbi Geudong diberi lebel pentolan teroris yang harus diburu, ditangkap dan dieksekusi.
Penyalahgunaan kekuasaan Hendro lainnya adalah operasi eliminasi Tengku Fauzi dan seluruh dokumen yang dimilikinya di Ambon pada 22 Februari 2003. "Dua bulan kemudian Hendro dengan deomstratif memamerkan dukungannya terhadap Pesantren Ma'had Al Zaytun, yang merupakan pesatren sesat," terang Umar.
Di akhir Jabatannya sebagai Kepala BIN, Hendro meninggalkan jabatan tanpa pamit sebulan menjelang pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada Oktober 2004.
"Pada momen itu dia juga mengevakuasi Kolonel AU Abdul Haris Doinny Brasco from Ciputat dengan menugaskannya sebagai sekretaris Kedubes RI di Yordania, sebelumnya dia mengevakuasi Andika Perkasa ke Amerika Serikat dengan cover cuti dinas untuk kuliah di Harvard Amerika hingga merai gelar MA MSc Phd," paparnya.
"Lima tahun cuti dinas dari Kopassus dan tanpa kabar tiba-tiba Andika Prakasa nongkrong di Suad Mabes AD dan empat tahun kemudian menjadi Danrem Kawal Sibolga Sumatera Utara dengan pangkat Kolonel. Dan dua bulan setelah itu diangkat menjadi Kadispenad dengan pangkat Brigjend," lanjutnya.
Menurut Umar, jika Hendro masih bermanuver politik artinya hal itu mengindikasi bahwa bisa saja posisi, peran dan manuver Andika Perkasa masih dalam jangkauanya selaku mertua.
Sehingga, wajar jika seorang Kadispenad berpangkat Brigjend berani menelikung keterangan seniornya yang Mayor Jenderal atas perintah Panglima TNI Jenderal Moeldoko.
"Saya memperingatkan tentang adanya potensi bahaya pada dua orang berbahaya ini, Hendro dan Andika, serta jaringan masyarakat, partai politik dan institusi yang mendukung serta memanfaatkannya," tegas Umar.
Pria yang berprofesi sebagai peneliti intelijen ini beranggapan, Hendro dan Andika memiliki nafsu jahat dengan cara mengadu domba dan merugikan agama dan bangsa. "Saya meyakini adanya bahaya besar atas keutuhan bangsa Indonesia, dengan membonceng momen Pilpres," katanya.
"Jika Umat Islam bersatu dengan TNI, maka bangsa Indonesia akan kuat menghadapi setiap ancaman para ekstrimis anti Islam, serta berdaulatnya Indonesia sebagai bangsa dan sebagai negara dari mereka yang mengatasnamakan pejuang Demokrasi, HAM dan pejuang Liberalisme yang terbukti maling dan korup," tuntasnya.
(sus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar