Mengenai siapa calon Presiden Republik 2009-2014,
ia memuji Prabowo Subiyanto yang diamati cukup membumi dan menyentuh hati rakyat dalam menyampaikan pesan-pesan yang menyentuh rakyat banyak lewat televisi. Menurutnya tingkah laku serta niat dan keinginan luhur Prabowo untuk banyak berdharma bhakti kepada rakyat Indonesia sebaiknya dikerjakan dan diamalkan dalam kehidupan nyata para pemimpin bangsa yang ada di tanah air.
ibrahim_salehSiapa tak kenal dengan Jenderal fenomenal Ibrahim Saleh? Ia pernah menggegerkan Sidang Umum MPR 1988 lalu. Saat itu, Kamis, 9 Maret 1988, rapat paripurna baru saja secara aklamasi mengangkat kembali Jenderal (Purn) Soeharto sebagai presiden RI untuk masa bakti kelima, 1988-1993.
Padahal pimpinan sidang Kharis Suhud berancang-ancang hendak menutup sidang pagi itu. Tapi sekonyong-konyong, Brigadir Jenderal Ibrahim Saleh, yang duduk di deretan kursi fraksi ABRI, berlari menuju podium sambil berteriak: “Pak Ketua….Interupsi.”
Tanpa menunggu jawaban dari pimpinan sidang, Ibrahim berdiri di atas mimbar. Ia lalu membacakan secarik kertas yang telah disiapkannya. “Assalamualaikum…Majelis telah sepakat dan secara aklamasi meminta Soeharto untuk memangku kembali jabatan presiden untuk masa jabatan 1983-1988…eh 1988-1992 eh……” ujarnya terengah-engah.
“Kami telah mendengar desas-desus yang mengatakan bahwa pencalonan wakil presiden tidak fair…” Kontan saja sebagian anggota majelis berteriak-teriak,”Turun…turuuunn..” Ibrahim memang mempertanyakan pencalonan Sudharmono sebagai wapres dengan dalih identitasnya meragukan.
Suasana pun geger.
Pangab Jenderal Try Sutrisno dan Pangkopkamtib Jenderal Benny Moerdani bergegas menuju meja pimpinan sidang. Mereka tampak berbicara dengan Kharis Suhud sambil menunjuk ke arah mimbar tempat Ibrahim melakukan interupsi. Belakangan, Ketua F-ABRI, Mayjen Harsudiyono Hartas, mengajaknya turun mimbar. Hartas kaget atas ulah Ibrahim, lalu meminta maaf pada pimpinan sidang.
Keruan saja berita media massa langsung membidik Ibrahim. Ia sampai dianggap tengah menderita stress berat, bahkan gila, karena ulahnya itu. Tuduhan itu sama sekali tidak benar. Keinginan untuk menginterupsi itu datang dari diri saya sendiri. Jenderal L.B Moerdani sama sekali tidak memberi perintah apa pun pada saya.
Bagaimana semua itu bisa terjadi?
Menurut Brigjen (Purn) Ibrahim Saleh yang tetap fit di usia hampir tujuh puluh tahun ini dalam pertemuan ketiga jalur keluarga besar Golkar tanggal 28 Februari 1988, untuk pertama kalinya nama Sudharmono disebut-sebut sebagai calon wakil presiden. Ketika itu ia bertanya pada Soegiarto, Kassospol ABRI saat itu. “Gie, kamu tahu siapa Sudharmono ini?”
Saat itu samar-samar Ibrahim ingat sebuah peristiwa yang terjadi di tahun 1964, ketika masih berdinas di Kodam Diponegoro dan berpangkat letnan dua. Sewaktu ia pulang ke Semarang dari Solo, dan melewati Boyolali, otobus yang ditumpangi terjebak kemacetan. Rupanya penyebab kemacetan itu karena PKI sedang berpawai.
Sesampainya di Semarang, Ibrahim mendapat informasi dari Kolonel Soediro, Kasdam Diponegoro saat itu, bahwa yang mengadakan arak-arakan di Boyolali itu adalah Sudharmono. Jadi, ketika 28 Februari itu Sudharmono disebut sebagai calon wapres, Ibrahim belum yakin, dan masih bertanya-tanya, apakah Sudharmono ini orang yang sama dengan yang terlibat pawai tahun 1964?
Ketika ada pertemuan keluarga besar Golkar pada 29 Februari, Ibrahim mulai mendengar pencalonan Sudharmono sebagai wapres. Pada 1 Maret 1988, malam harinya, Ibrahim rasa-rasan dengan Soegiarto tentang siapa calon wapres dari ABRI? Masa mau mendukung orang yang riwayat hidupnya kita nggak tahu. Tadinya Ibrahim dkk. berniat mendukung Try, tetapi dia merasa sungkan.
Akhirnya, pada 2 Maret, saat berlangsung rapat fraksi ABRI, kembali ia bertanya kepada Pak Try sebagai pimpinan sidang tentang riwayat hidup Sudharmono ini. Tapi jawabannya mengambang. Dan akhirnya, ABRI memutuskan mendukung Soeharto sebagai presiden dan Sudharmono sebagai wakil presiden.
Maka, Ibrahim pun lalu memberanikan diri menginterupsi sidang umum yang saat itu dipimpin Kharis Suhud pada 9 Maret.
Dalam UUD 45, presiden dan wapres dipilih dengan suara terbanyak. Artinya, sah jika pemilihan itu dilakukan dengan voting. Tetapi mengapa pemilihan presiden selama Orde Baru dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Jadi jelas terjadi penyimpangan penafsiran. Setelah interupsi biasanya sidang diskors dulu.
Ketika jeda itu berlangsung lobi-lobi. Walaupun kecil, kemungkinan terjadinya perubahan hasil sidang ada. Saat itu, akibat interupsi yang Ibrahim lakukan, hampir terjadi voting. Tetapi anehnya setelah itu pencalonan Naro sebagai wapres, dicabut oleh PPP. Sehingga Sudharmono terpilih menjadi wapres sebagai calon tunggal.
Bagaimana sosok Ibrahim Saleh saat ini? Pria kelahiran 22 Rajab 1357 H (10/8/1939) di Dusun TanahAbang,Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Muara Enim, Prabumulih, Sumatera Selatan ini menikah dengan Rukiawati, gadis sekampungnya. Setelah peristiwa interupsi itu, Ibrahim pensiun dari sebagai anggota Legislatif F-TNI/Polri pada 1993.
Kini, ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk kegiatan sosial, seperti pengurus koperasi khusus pedagang kaki lima, panti asuhan anak yatim piatu, maupun sesekali menjadi da’i yang berkhotbah di masjid. Alasannya, menjadi apa pun kita, tidaklah terlalu penting. “Yang lebih penting bagaimana kita bisa mengabdi pada Allah,” katanya di sela acara Ulang Tahun Yayasan Lumbung Rakyat yang ke-10 pada Sabtu (18/10/2008) sore di Posko TAP, Gg.Berdikari No.27, Jl.Lawang Gintung, Kel.Batutulis, Bogor.
Mengenai siapa calon Presiden Republik 2009-2014, ia memuji Prabowo Subiyanto yang diamati cukup membumi dan menyentuh hati rakyat dalam menyampaikan pesan-pesan yang menyentuh rakyat banyak lewat televisi. Menurutnya tingkah laku serta niat dan keinginan luhur Prabowo untuk banyak berdharma bhakti kepada rakyat Indonesia sebaiknya dikerjakan dan diamalkan dalam kehidupan nyata para pemimpin bangsa yang ada di tanah air.
Label: suaratokoh.com
sumber: http://*networkedblogs.com/f1k9R
Wawancara Ibrahim Saleh, Tempo 1998
"Interupsi Itu Diizinkan dan Dijamin Tatib MPR-RI"
Ibrahim Saleh Belum lagi perhelatan akbar Sidang Umum MPR 1998 digelar, Harmoko Ketua Umum MPR/DPR menjamin: tak bakal ada anggota dewan yang nyelonong menginterupsi. Apalagi dari Fraksi Karya Pembangunan.
Padahal, menurut "bintang interupsi" yang menghebohkan SU MPR 1988, Brigjen Purn. Ibrahim Saleh, Harmoko seharusnya berterima kasih kalau ada anggota dewan yang berani interupsi. Sebab mungkin ada banyak persoalan yang tidak tersentuh dalam rapat-rapat ditingkat komisi.
Secara konstitusional, Ibrahim mengingatkan bahwa tindakan interupsi itu justru bisa dibenarkan. "Karena diatur dan diakui dalam Tatib MPR," katanya. Mengapa Ibrahim nekad menginterupsi pencalonan Sudharmono pada Sidang Umum MPR 1988 lalu? Benarkah saat itu di sedang stress berat? Adakah peranan Jenderal Purn. L.B. Moerdani di balik interupsinya itu?
Ikuti wawancara Iwan Setiawan dan Purwani Diyah Prabandari di rumah Ibrahim Saleh (lihat: Profil Ibrahim), di kawasan Lawang Gintung, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 24 Februari 1988. Berikut petikannya.
Mengapa Anda melakukan interupsi dalam SU MPR 1988 dulu?
Banyak orang yang menganggap tindakan saya saat itu nggak sopan, bahkan ada yang bilang saya gila. Tetapi yang membuat saya nekad untuk menginterupsi adalah, saya merasa bahwa apa yang akan saya sampaikan itu adalah sesuatu yang penting dan menyangkut masa depan bangsa. Saya cuma berharap agar sidang mau mendengar dan mempertimbangkan pendapat saya sebelum memutuskan masalah penting tersebut.
Apa sih "sesuatu" yang Anda anggap penting itu?
Persoalan yang saya interupsi ketika itu adalah bersih tidaknya riwayat hidup Sudharmono sebagai calon wakil presiden. Dan persoalan itu saya anggap sangat penting. Yang saya khawatirkan adalah bagaimana nasib Indonesia di masa depan, jika negara ini dipimpin oleh orang yang nggak bersih.
Benarkah tuduhan bahwa interupsi yang Anda lakukan itu atas perintah L.B Moerdani?
Tuduhan itu sama sekali tidak benar. Keinginan untuk menginterupsi itu datang dari diri saya sendiri. Jenderal L.B Moerdani sama sekali tidak memberi perintah apa pun pada saya.
Ada juga yang mengatakan bahwa Anda gila atau stress berat?
Ha...ha...ha... nggak, saya nggak gila. Saya ingat betul. Sebelum selesai saya menginterupsi, saya keburu diminta turun. Lantas saya diperiksa oleh dokter Budi, hasilnya tekanan darah saya normal, dengan tekanan 120/80.
Bagaimana cara efektif mengurangi kemungkinan interupsi dalam sidang umum?
Sebetulnya yang terbaik adalah membuka semua permasalahan yang ada ketika rapat fraksi berlangsung. Jika demikian, akan mengurangi kemungkinan munculnya interupsi di saat sidang umum. Yang terjadi selama ini, sidang fraksi tak pernah secara terbuka membahas masalah - masalah yang penting, pimpinan cenderung membahasnya secara sepintas saja. Akibatnya, muncul ketidakpuasan anggota fraksi, sehingga seringkali memunculkan keinginan menginterupsi saat sidang umum.
Apakah interupsi Anda atas pencalonan Sudharmono karena terbentur rapat fraksi yang tak membahas tuntas permasalahan Anda?
Dalam pertemuan ketiga jalur keluarga besar Golkar tanggal 28 Februari 1988, untuk pertama kalinya nama Sudharmono disebut -sebut sebagai calon wakil presiden. Ketika itu saya bertanya pada Soegiarto, Kassospol ABRI saat itu. Gie, kamu tahu siapa Sudharmono ini? Saat itu samar-samar saya ingat sebuah peristiwa yang terjadi di tahun 1964, ketika masih berdinas di Kodam Diponegoro dan berpangkat letnan dua.
Sewaktu saya pulang ke Semarang dari Solo, dan melewati Boyolali, bis yang saya naiki terjebak kemacetan. Rupanya penyebab kemacetan itu karena PKI sedang berpawai. Sesampainya di Semarang, saya mendapat informasi dari Kolonel Soediro, Kasdam Diponegoro saat itu, bahwa yang mengadakan arak-arakan di Boyolali itu adalah Sudharmono. Jadi, ketika 28 Februari itu Sudharmono disebut sebagai calon wapres, saya belum yakin, dan masih bertanya-tanya, apakah Sudharmono ini orang yang sama dengan yang terlibat pawai tahun 1964?
Ketika ada pertemuan keluarga besar Golkar pada 29 Februari, saya mulai mendengar pencalonan Sudharmono sebagai wapres. Pada 1 Maret 1988, malam harinya, saya rasa-rasan dengan Soegiarto tentang siapa calon wapres dari ABRI? Masa mau mendukung orang yang riwayat hidupnya kita nggak tahu. Tadinya kami berniat mendukung Try, tetapi dia merasa sungkan.
Akhirnya, pada 2 Maret, saat berlangsung rapat fraksi ABRI, saya kembali bertanya kepada Pak Try sebagai pimpinan sidang tentang riwayat hidup Sudharmono ini. Tapi jawabannya mengambang. Dan akhirnya, ABRI memutuskan mendukung Soeharto sebagai presiden dan Sudharmono sebagai wakil presiden. Maka, saya pun lalu memberanikan diri menginterupsi sidang umum yang saat itu dipimpin Kharis Suhud pada 9 Maret.
Apakah interupsi oleh satu orang semacam itu bisa mengubah hasil sidang?
Setelah interupsi biasanya sidang diskors dulu. Ketika jeda itu berlangsung lobi-lobi. Walaupun kecil, kemungkinan terjadinya perubahan hasil sidang ada. Saat itu, akibat interupsi yang saya lakukan, hampir terjadi voting. Tetapi anehnya setelah itu pencalonan Naro sebagai wapres, dicabut oleh PPP. Sehingga Sudharmono terpilih menjadi wapres sebagai calon tunggal.
Menurut Anda mengapa pemerintah selalu berusaha menghindari voting?
Ini juga aneh. Dalam UUD 45, presiden dan wapres dipilih dengan suara terbanyak. Artinya, sah jika pemilihan itu dilakukan dengan voting. Tetapi pemilihan presiden selama Orde Baru dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Jadi jelas terjadi penyimpangan penafsiran.
Harmoko menjamin tak ada anggota Golkar yang akan melakukan interupsi dalam SU MPR nanti. Bagaimana ini?
Menurut saya, pernyataan Harmoko itu justru aneh. Bagaimana jika dalam rapat komisi maupun sidang umum, ada permasalahan penting yang tidak tersentuh, apakah anggota dewan tidak boleh melakukan interupsi?
Seharusnya Harmoko justru berterima kasih atas interupsi itu. Bagaimana jika kasus seperti kebakaran hutan, kerusuhan Ujungpandang atau di Banjarmasin tidak dibahas. Menurut saya, hal-hal semacam ini patut diinterupsi.
Apakah pencegahan interupsi itu sebagai upaya untuk mengindari voting?
Ya. Aneh jika sistem negara yang kita anut adalah negara demokratis, tetapi seorang wakil rakyat, yang tugasnya memang menyalurkan aspirasi rakyat, dicegah untuk bicara.
Benarkah pencegahan interupsi ini bertujuan "melancarkan" jalan Habibie untuk meraih kursi wapres?
Seharusnya setiap anggota dewan diberi kebebasan untuk bicara. Jika benar ini semua adalah upaya untuk menggolkan Habibie, seharusnya inilah saatnya Habibie membuktikan bahwa ia memang punya kualitas untuk jadi presiden, biarkan lawan politiknya mengkritik, jangan justru menutup kritik itu.
Mungkin pemerintah khawatir Habibie akan kalah bersaing dengan Emil Salim sebagai wapres, jika interupsi diizinkan?
Saya pikir sudah seharusnya persaingan seperti itu dilakukan secara terbuka. Saya akui dua orang itu memang hebat. Tetapi saya juga yakin bahwa Habibie bakal menang. Karena waktu yang tersisa bagi Emil Salim tinggal sedikit. Selain itu Habibie juga lebih dekat dengan Pak Harto.
Sebenarnya adakah aturan yang melarang anggota dewan melakukan interupsi?
Justru sebaliknya. Ada aturan yang mengatur bagaimana seorang anggota dewan menyampaikan interupsi dalam sidang. Jadi interupsi itu diizinkan dan dijamin dengan Tata Tertib MPR RI pasal 69.
Anda setuju dengan pendapat bahwa melakukan interupsi dalam sidang, sebenarnya justru mematikan demokrasi, karena dianggap memaksakan kehendak?
Pendapat itu jelas nggak benar. Bahkan jika ada seorang anggota dewan yang berani menyuarakan kebenaran lewat interupsi dan kemudian di-recall, seharusnya anggota dewan lainnya membela, jangan seolah-olah nggak mau tahu.
IS/PDP
SEPUTAR MANUVER POLITIK MILITER ZAMAN ORBA DALAM PEMILIHAN WAPRES Oleh: P. Hasudungan Sirait
Semakin dekat Pemilu, kian ramai pula bursa calon wakil presiden. Sementara bursa presiden sepi. Beberapa nama kini mulai disebut-sebut sebagai calon wapres. Termasuk Try Sutrisno, Habibie, Ginandjar Kartasasmita, Moerdiono, Hartono dan, yang terbaru, Buya Hasan Metareum. Adalah pernyataan Ketua Fraksi ABRI Letjen Suparman Achmad yang memicu munculnya nama-nama ini. Memang Suparman hanya menyebut bahwa ABRI sudah mengantungi nama calon untuk wapres mendatang. Tapi itu sudah cukup untuk merangsang orang mengelus jago. Tak peduli lagi kalau Kepala Staf Sospol ABRI Letjen Syarwan Hamid kemudian meluruskan pernyataan Suparman dengan menyebut Mabes ABRI belum menetapkan calon.
Ada penyebabnya sehingga banyak kalangan yang tetap percaya pada ucapan Ketua F-ABRI tadi. Yaitu manuver yang dilakukan F-ABRI dalam bursa serupa lima tahun silam. Waktu itu dalam Sidang Umum (SU) MPR, Ketua F-ABRI Harsudiono Hartas mendahului fraksi lain dalam mengajukan jago dari kubu militer yaitu Try Sutrisno. Langkah seperti ini di luar kebiasaan F-ABRI. Tapi terobosan ini bak gayung bersambut. Fraksi lain juga setuju. Maka jadilah Try yang terpilih. Bukan Wapres lama Sudharmono yang kabarnya sejak semula tak didukung ABRI.
Manuver tak lazim yang dilakukan Hartas dkk. itu kemudian mengundang berbagai penafsiran. Pengamat seperti Adam Schwarz misalnya melihatnya sebagai langkah yang diambil agar jangan sampai Sudharmono terpilih lagi atau supaya bukan Habibie yang gol. Konon interupsi Brigjen Ibrahim Saleh dalam SU MPR 1988 juga merupakan bagian dari skenario menjegal mantan Mensesneg tersebut. Ibrahim Saleh dalam interupsinya ketika itu menyebut tak ada masalah soal calon presiden. Tapi kalau soal wapres masih diragukan. Waktu itu kandidat tinggal Sudharmono seorang, sebab Naro sudah mundur beberapa jam menjelang pemilihan. Memang akhirnya Sudharmono tetap terpilih.
Sikap F-ABRI yang agak agresif dalam dua SU MPR terakhir cukup menjadi isyarat bagi kalangan tertentu untuk menyimpulkan bahwa militer memang serius dalam memajukan jagonya. Maka ketika Suparman Achmad mengatakan ABRI sudah mengantongi nama calonnya, banyak orang yang mempersepsikannya sebagai sebuah kesungguhan. Kalau memang demikian, siapa gerangan jagoan ABRI? Hingga sekarang belum jelas. Tapi niscaya berlatar belakang militer. Besar kemungkinan ada dalam daftar di atas. Di sana yang tak berlatar belakang militer hanya Habibie dan Buya Metareum.
Secara konsepsional, yaitu menurut UUD ‘45, baik presiden maupun wakilnya dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Meski demikian, preferensi presiden tampaknya cukup berperan dalam pemilihan orang kedua di pemerintahan. Ini bisa dilihat khususnya dalam era Orde Baru. Kalau di zaman Orde Lama, pemilihan kedua proklamator menjadi orang pertama dan kedua di negeri ini spontan saja. Kala itu pada sesi kedua sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sehari setelah kemerdekaan, anggota Oto Iskandardinata menyebut nama Soekarno. Hadirin bertepuk sorak. Demikian juga waktu nama Hatta ia ucapkan. Seperti diketahui, dalam Orla, presiden dan wapres hanyalah Soekarno dan Hatta.
Di zaman Orde Baru, entah kebetulan atau tidak, yang jadi wapres adalah mereka yang secara pribadi dekat dengan Pak Harto. Tapi tampaknya bukan kebetulan. Sri Sultan Hamengku Buwono IX adalah bagian dari triumvirat (bersama Soeharto dan Adam Malik) yang menjadi ujung tombak pembangunan nasional di masa awal Orde Baru. Adam Malik kemudian menggantikan Sri Sultan sebagai wapres. Selanjutnya yang terpilih adalah Umar Wirahadikusumah, orang Siliwangi yang menjadi Pandam V Jaya sewaktu Pak Harto menjadi Pangkostrad. Kedua mereka bahu-membahu dalam menumpas PKI menyusul perisitiwa G30S. Umar kemudian menggantikan Pak Harto sebagai Pangkostrad. Setelah Umar, Giliran Sudharmono yang mendampingi Kepala Negara. Sewaktu Pak Harto menjadi Ketua Presidium Kabinet Ampera tahun 1966, Sudharmono sudah dipercaya sebagai Sekretaris Presidim Kabinet.
Seperti Umar, penunjukan mantan Ketua Golkar ini memang agak mengejutkan. Pemilihan Umar yang waktu itu Ketua BPK, menjadi surprise sebab ia tidaklah sepopuler pendahulunya, Sri Sultan dan Adam Malik. Tapi seperti disebut tadi, ia diketahui merupakan sekutu lama Pak Harto. Sebagai Ketua Golkar yang berhasil, Sudharmono cukup tenar. Apalagi jika mengingat keberhasilannya sebagai king maker (yang berperan besar dalam mempromosikan karir seseorang-red) baik waktu di Sekneg maupun tatkala di Golkar.
Wapres yang terakhir, Try Sutrisno, adalah mantan ajudan Presiden yang kemudian dipercaya menjadi Pangdan V Jaya. Adalah Try yang kemudian menggantikan rekannya, Benny Murdani, sebagai Pangab.
Kalau melihat kedekatan hubungan pribadi yang demikian maka akan sulitlah untuk mengatakan bahwa wapres di masa Orde Baru merupakan pilihan MPR semata. Preferensi Presiden pun menentukan di sana. Dan itu mungkin, jika melihat struktur keanggotaan MPR yang lebih separo anggotanya bukanlah hasil pemilihan. Sebenarnya tidak terlalu masalah kalau wapres bukan pilihan murni MPR. Sebab bagaimanapun seorang kepala negara seyogyanya didampingi oleh seseorang yang klop dengan dia. Maka, untuk pemilihan wapres mendatang pun besar kemungkinan Presiden masih menentukan.
Mereka yang pernah menjadi wakil Pak Harto ini umumnya dikenal sebagai pribadi hebat. Sri Sultan misalnya merupakan figur yang disegani baik oleh sipil maupun militer. Dedikasinya yang luar biasa serta kearifannya membuat dia dihormati. Sewaktu mengurusi perekonomian nasional, dia telah membuktikan kemampuannya sebagai pelobi tangguh bank dunia, IMF, atau IGGI.
Adam Malik merupakan salah seorang pentolan kelompok pemuda revolusioner yang kemudian menculik Soekarno-Hatta. Ia turut mendirikan LKBN Antara dan menjadi seorang jurnalis terkemuka. Setelah menjadi Menlu yang sukses memulihkan kekuatan diplomasi Indonesia, ia dipercaya menjadi wapres. Dengan demikian ia merupakan sipil berjabatan tertinggi di zaman Orde Baru.
Meski namanya kurang terkenal sebelum jadi wapres, Umar merupakan seorang militer tangguh yang turut mengharumkan nama Siliwangi. Puncak karirnya sebagai militer adalah ketika ditunjuk menjadi KASAD tahun 1969. Kemudian ia ditugasi memimpin BPK sebelum jadi orang kedua.
Sudharmono bisa saja kurang populer di kalangan militer meski latar belakangnya sendiri adalah oditur militer. Namun sebagai organisatoris dia diakui jempolan. Di tangannyalah Sekneg berubah menjadi wahana yang sangat berpengaruh. Konsolidasi Golkar paling mantap pun berlangsung sewaktu ia pimpin. Satu hal lagi, ia melahirkan sejumlah kader yang di antaranya kelak menjadi anggota kabibet terkemuka. Yaitu Moerdiono, Ismail Saleh, Ginandjar, Akbar Tanjung, Siswono, dan Sarwono. Sukarton (alm.) dan Soni Harsono termasuk anak didiknya.
Adapun Try Sutrisno termasuk generasi muda ABRI yang paling menonjol. Sebelum menjadi wapres, lulusan Atekad semapat menjadi Pangdam IV (Sriwijaya), Pangdam V (Jaya), KSAD, dan Pangab.
Namun demikian, segenap kehebatan ini ternyata tak cukup membuat mereka bisa lebih kemilau setelah menjadi wapres. Peran yang cenderung seremoniallah yang mereka mainkan sebagai orang nomor dua. Secerdik apa pun si bung Kecil Adam Malik, misalnya, ternyata ilmu ‘semua bisa diatur’ yang ia miliki tak cukup ampuh untuk ia terapkan ketika menjadi wapres. Ada yang bilang bahwa ironis, posisi wapres telah ‘membunuh’ karir politik Adam Malik yang gemilang. Maka seperti pendahulunya, Sri Sultan, ia pun menyatakan tak mau dipilih lagi.
Kalau demikian apakah jabatan wapres masih menarik? Yang optimis mengatakan masih. Alasannya karena peluang untuk menjadi nomor satu kini semakin besar. Benarkah? ###
1997
RIVALITAS GOLKAR - MILITER DALAM MERAIH JABATAN WAPRES PADA DEKADE 80-ANPANJI UTAMA / PANJI NO.18 TH. II 18 AGUSTUS 1999
Perseteruan Orang Dekat Soeharto
Hubungan Masa Lalu: Hubungan persahabatan yang dijalin selama belasan
tahun menjadi renggang ketika salah seorang dari mereka dicalonkan
sebagai wakil presiden. Inilah kisah masa lalu mereka berdua.
Sudah lama sebenarnya Leonardus Benjamin `Benny' Moerdani dan
Sudharmono jadi kawan akrab. Pertama kali Benny kenal dengan
Sudharmono sekitar tahun 1951 di Bandung. Saat itu ia menjadi siswa
Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat. Sedangkan Sudharmono waktu
itu adalah perwira pimpinan (battalion's adjutant). Hubungan itu kian
dekat saat Benny pulang dari Seoul, Korea Selatan, tahun 1974.
"Kedekatan itu berlangsung lantaran tugas kami banyak berhubungan,"
kata Benny suatu ketika.
Mungkin betul apa yang dikatakan Benny. Selepas menjabat konsul
jenderal RI di Korea, pria kelahiran Cepu, Jawa Tengah, 2 Oktober
1932, itu langsung dipercaya sebagai asintel Hankam/Kopkamtib.
Sementara saat itu Sudharmono menjabat mensesneg. "Karena jabatan
serta tugas itulah, maka hubungan saya dengan Pak Dhar, baik dalam
kaitan kerja maupun secara pribadi, menjadi semakin erat," kata Benny
Moerdani seperti ditulis dalam buku Kesan dan Kenangan dari Teman: 70
Tahun H. Sudharmono, S.H. Puncak keeratan hubungan mereka terjadi saat
Benny menjadi panglima ABRI dan Sudharmono jadi mensesneg selain ketua
umum Golkar.
Namun, namanya juga manusia, hubungan pertemanan yang dicoba dijalin
secara mulus itu akhirnya bisa retak juga. Persoalannya pun sebetulnya
terkesan tidak rasional. Hanya gara-gara kepentingan politik, Benny
dengan Sudharmono harus beradu kepentingan.
Entah apa yang menjadi dasar, di penghujung jabatannya sebagai ketua
umum Golkar, beberapa orang pengurus DPP berkehendak mengegolkan
Sudharmono jadi orang nomor dua di Republik ini. Ketika itu Sarwono
dan Akbar Tandjunglah yang begitu bersemangat mengupayakan Sudharmono
jadi calon wakil presiden periode 1988-1993. Tekad mereka makin kuat
setelah mendapat sinyal dari Presiden Soeharto.
Sebenarnya, pria kelahiran Gresik, 12 Maret 1927, itu kurang berkenan
dengan pencalonan tersebut. Bukan apa-apa, Sudharmono merasa dirinya
tidak layak untuk menjabat posisi itu. Dalam otobiografi Sudharmono,
S.H.: Pengalaman dalam Masa Pengabdian, disebutkan Sudharmono bersikap
keras kepada Sarwono dan Akbar Tandjung. Dua orang inilah yang bertemu
dengan Sudharmono di Sekretariat Negara pada 25 Februari 1988 untuk
membicarakan masalah pencalonan sebagai wapres. "Pada saat itu reaksi
saya ialah sebaiknya Fraksi Karya Pembangunan mengadakan konsultasi
dengan ketua Dewan Pembina. Kalau mungkin bersama-sama dengan Fraksi
Utusan Daerah dan Fraksi ABRI," tulis Sudharmono.
Rupanya, pencalonan itu secara tidak langsung diketahui oleh Pak
Harto. Cuma, waktu itu Soeharto tidak secara tegas menunjuk hidung.
Waktu itu Soeharto cuma mengisyaratkan syarat-syarat untuk calon wakil
presiden. Pertama, dia haruslah seorang yang teguh pendiriannya atas
Pancasila dan UUD 1945. Kedua, menunjukkan kapabilitasnya, memiliki
prestasi dan integritas yang tinggi. Ketiga, dapat diterima oleh
masyarakat. Keempat, mendapat dukungan sebagian besar anggota fraksi.
Menurut Sarwono dan Akbar waktu itu, keempat syarat tersebut ada pada
diri Sudharmono. Kloplah sudah.
Tiga hari kemudian digelarlah rapat tiga fraksi, yaitu FKP, FUD dan
FABRI, di Mabes ABRI. Benny Moerdani selaku Pangkopkamtib bertindak
sebagai tuan rumah. Saat itu hadir juga pangab baru, Try Sutrisno.
Selain itu, pimpinan tiap-tiap fraksi tentu saja hadir. Demikian juga
Ketua Umum Golkar dan Pimpinan Korpri Soepardjo Roestam. Trifraksi
ketika itu sudah berkonsultasi kepada Soeharto ihwal calon yang akan
dipilih sebagai pendampingnya.
Dalam rapat tersebut terjadi situasi yang agak "aneh". Saat itu,
Cosmas Batubara, salah seorang anggota FKP, menanyakan kepada pimpinan
rapat, siapa calon tiga jalur untuk wakil presiden mendatang. Ini
dijawab Benny. Menurut Benny, FABRI sampai waktu itu belum mengambil
keputusan. Alasannya, dia baru saja kembali dari luar negeri dan belum
sempat berkonsultasi dengan Pak Harto.
Jawaban ini terang saja menimbulkan tanda tanya. Padahal ketiga fraksi
ketika berkonsultasi dengan Pak Harto telah menyatakan kesamaan
pandangannya untuk mencalonkan Pak Dhar. Timbul pertanyaan, ada apa
dengan Benny?
Dalam hubungan dengan pencalonan Sudharmono oleh ABRI, Sudharmono
mendengar kabar kurang sedap. "Keputusan ABRI untuk mencalonkan saya
itu diambil setelah diadakan rapat maraton di kantor Pak Benny di
Tebet (kantor intel)," tulis Sudharmono dalam buku Pengalaman dalam
Masa Pengabdian. Dalam rapat itu, lanjutnya, Benny awalnya keberatan
jika ABRI mencalonkan Sudharmono sebagai wakil presiden. Alasan yang
dia kemukakan sendiri tidak jelas. Baru setelah terjadi perdebatan
yang hangat antara peserta rapat--terdiri atas jenderal-jenderal
pimpinan ABRI, termasuk Benny, Try Sutrisno, Sugiharto (kepala staf
sosial politik ABRI), Harsudiono Hartas (asisten kassospol)--akhirnya
diambil keputusan untuk mendukung Sudharmono. Rupanya, yang menentukan
keputusan itu tidak lain karena Soeharto memang menjagokan Sudharmono.
Karena itu, dengan berat hati Benny terpaksa harus loyal atas
"keputusan" Soeharto tersebut.
Benny sendiri tampaknya kurang respek terhadap pencalonan Sudharmono.
Soalnya bukan apa-apa. Awalnya, nama Benny memang disebut-sebut
sebagai salah seorang kandidat wakil presiden. Tetapi soal ini ditolak
oleh Benny. "Bagus kalau demikian,...kalau saya masih menjadi ketua
Partai ABRI. Tetapi sejak dua jam yang lalu, ketua partai sudah bukan
di tangan saya lagi, melainkan Try..." tulis Benny dalam biografi
Benny Moerdani Profil Prajurit Negarawan.
Rupanya, Benny mengusulkan nama Try Sutrisno sebagai wapres. Try
sendiri belum genap dua jam sebelumnya menerima tanggung jawab sebagai
panglima ABRI. Tampaknya dia malah belum sempat menyadari sepenuhnya
terhadap isyarat yang diberikan Benny itu. Benny sudah berupaya agar
nama Try digelindingkan sebagai kandidat dari ABRI.
Namun apa lacur? Benny tetap saja Benny. Kehendak untuk berkuasa
tampaknya masih ada. Gagal dalam proses pencalonan di tingkat fraksi,
dia mencoba bermain dalam proses pemilihan di tingkat Sidang Umum MPR.
Saat pemilihan wapres berlangsung, muncul kejanggalan yang tidak
terduga. Semula, Sudharmono sudah bulat mendapatkan dukungan
trifraksi, tapi secara tak diduga Ketua PPP Jaelani Naro bagai jagoan
mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Kemudian, muncullah Ibrahim
Saleh dari FABRI yang tiba-tiba melakukan interupsi. Dia mengucapkan
pidato yang tidak jelas. Intinya, tidak setuju calon wakil presiden
yang sudah diproses. Naro baru mundur pada detik-detik akhir
pemilihan, setelah dilobi oleh Awaloedin Djamin. Namun belakangan,
menurut pengakuan bekas seorang pimpinan FPP, pencalonan Naro memang
mendapat dukungan dari Benny. Begitu pula kasus Ibrahim Saleh adalah
bagian dari skenario untuk memprotes pencalonan Sudharmono.
Benny berkilah. "Apa pun yang diucapkan anggota FABRI yang maju ke
depan tadi itu tidak mencerminkan pendapat resmi fraksi... jelas
dilakukan oleh perorangan," katanya. Bantahan ini untuk menepis
anggapan bahwa peristiwa itu merupakan skenario yang diatur Fraksi
ABRI karena mereka sejak awal tidak setuju Sudharmono sebagai wapres.
Konflik Politik. Benarkah itu awal konflik Benny-Sudharmono? Bukan.
Perseteruan Benny dengan Sudharmono sudah lama terjadi. Saat
Sudharmono memangku jabatan ketua umum Golkar (1983-1988), memang
santer isu bahwa ABRI tidak setuju dengan program kaderisasi,
kemandirian Golkar, dan juga tidak menyetujui Golkar akan memperoleh
suara yang terlalu besar dalam pemilu. "Tetapi mengenai hal itu saya
tidak pernah mendengar dari Benny, baik dalam pertemuan maupun di luar
pertemuan," kata Sudharmono dalam otobiografinya, Pengalaman dalam
Masa Pengabdian.
Hal senada juga dikemukakan Harsudiono Hartas. Menurut dia,
perseteruan Benny dengan Sudharmono itu berawal dari penggunaan
tentara oleh Golkar. "Perseteruannya cuma begitu. Dulu saya pernah
mbalelo kan? Karena apa, jangan mendikte dong, karena ini kan
demokrasi. Tapi itu kan perseteruan sementara," katanya. Menurut
Hartas, Benny bersikap seperti itu agar Golkar jangan menguasai ABRI.
"ABRI itu kan milik rakyat. Mengapa ABRI berjuang untuk mendapat kursi
di DPR. Itu hakikatnya untuk mempertahankan semangat proklamasi,"
katanya.
Pernyataan ini dibantah oleh Sarwono. Justru sebaliknya, kata Sarwono,
saat itu ABRI berusaha mengobok-obok Golkar. Caranya? "Hampir semua
ketua DPD I dan II itu orang-orang militer. Dewan Pembina dan militer
tidak mau Golkar itu berkembang. Kalau berkembang bisa membahayakan
posisi presiden," kata Sarwono Kusumaatmadja.
Sudharmono sendiri mengakui, antara dia dan Benny pernah terjadi
sedikit beda pendapat mengenai soal operasional. Itu terjadi ketika
Golkar menyetujui diadakannya kiprah pemuda dengan menyelenggarakan
kirab AMPI dari Surabaya ke Jakarta, menjelang masa kampanye Pemilu
1987. Meskipun semua persiapan--termasuk perizinan--sudah diperoleh,
dalam pelaksanaannya ada beberapa pejabat militer daerah yang tidak
menyetujui kegiatan AMPI dengan berbagai alasan. "Namun, setelah saya
mengadakan pembicaraan langsung dengan Pak Benny dan menjelaskan
persoalannya, akhirnya dapat dicapai saling pengertian, dan kirab AMPI
dapat dilaksanakan sesuai rencana," katanya.
Sudharmono sebetulnya tahu jika dirinya dihadapkan secara kontradiktif
dengan Benny. Perbedaan itu, seperti dituduhkan beberapa pihak,
malahan menjurus ke rivalitas. "Saya sendiri tidak pernah percaya atas
isu-isu demikian," kata Sudharmono. Alasannya, karena selama dia
bergaul dengan Benny, dia tidak pernah melihat yang seperti itu.
"Kalau ada orang yang mencoba memanas-manasi saya mengenai Pak Benny,
saya selalu mengatakan hal itu sebagai usaha adu domba."
Persoalannya, siapakah yang mampu mengadu mereka? Banyak yang percaya:
Soeharto.
Dudi Rahman dan Budiyono
Tidak ada komentar:
Posting Komentar